PEKANBARU — DPRD Riau secara resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah, Kamis (27/11/2025). Langkah ini menjadi upaya serius untuk membalikkan tren penurunan pendapatan daerah dan mengembalikan kekuatan fiskal Provinsi Riau.
Pansus yang beranggotakan 14 wakil rakyat ini, diberi mandat menggali seluruh potensi penerimaan yang selama ini belum dimaksimalkan — dari pajak, retribusi, aset daerah, hingga kontribusi BUMD.
Menurut Ketua Pansus, Abdullah (Fraksi PKS), upaya ini mendesak karena APBD Riau terus menyusut. “Dulu APBD kita bisa menyentuh Rp 11 triliun lebih. Hari ini, anggaran yang akan disahkan — dua hari lagi — hanya sekitar Rp 8,3 triliun,” ujarnya.
Targetnya ini, dinilai masih sangat realistis. “Kami ingin APBD kembali ke dua digit,” kata Abdullah. Jika memungkinkan, Pansus berharap anggaran bisa setidak-nya melewati Rp 9 triliun — bahkan mendekati Rp 11 triliun seperti masa lalu.
Ia menjelaskan, peningkatan pendapatan ini tidak akan memberatkan masyarakat. Fokus utama Pansus adalah memaksimalkan potensi yang sudah ada — bukan menambah beban baru.
“Kita gali pajak, retribusi, aset daerah, BUMD. Bukan sekadar tercatat, tapi benar-benar produktif,” tegasnya.
Sektor perkebunan — terutama turunan komoditas sawit — disebut sebagai peluang besar PAD yang belum tergarap optimal. Selain itu, Pansus akan melibatkan akademisi untuk menyusun kebijakan yang komprehensif.
Tak hanya berhenti di meja kajian. Pansus juga berencana turun langsung ke lapangan, mengevaluasi potensi dari pajak air permukaan, pajak bahan bakar, pajak retribusi, dan sumber lain. Target penyelesaian kerja Pansus ditetapkan maksimum enam bulan — cukup waktu untuk memetakan potensi yang belum tergali secara detail.
Dengan langkah ini, DPRD berharap APBD Riau kembali “normal” — dan perlahan naik mendekati angka Rp 11 triliun seperti sebelumnya. Langkah ambisius — tapi jika dikelola dengan tepat, bukan mustahil. (**)
