BATAM – Bank Riau Kepri (BRK) Syariah terus memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintahan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi ETPD yang digelar pada Kamis (8/5/2024) di Hotel Harris, Batam Center. Acara ini dihadiri sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Batam, jajaran BRK Syariah, serta Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah, M.A. Suharto, menyampaikan bahwa penguatan pelaporan keuangan secara digital merupakan bagian dari implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Ia menyebut bahwa digitalisasi tidak hanya mempermudah pemeriksaan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan tata kelola anggaran pemerintah.
“Digitalisasi ini adalah solusi strategis untuk mempercepat reformasi keuangan daerah. Batam sendiri memiliki infrastruktur IT yang sudah sangat siap, dan bisa menjadi pionir digitalisasi di regional Sumatra,” ujar Suharto, didampingi Pemimpin Divisi Dana dan Digital Banking Edi Wardana serta Branch Manager BRK Syariah Cabang Batam, Alan Asyari.
Ia menambahkan, Batam sempat menduduki peringkat ketiga dalam indeks digitalisasi daerah se-Sumatra pada tahun sebelumnya. Dengan komitmen yang berkelanjutan, BRK Syariah optimis Batam bisa mencapai posisi yang lebih baik tahun ini.
Sebagai bentuk dukungan konkret, BRK Syariah telah menyediakan layanan dan sistem digital untuk seluruh UPT maupun BLUD di lingkungan Pemko Batam, guna memfasilitasi peralihan dari sistem tunai ke non-tunai. “Ini bukan hanya mengikuti tren, tetapi bentuk nyata reformasi keuangan yang lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah, yang mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad, menyambut baik inisiatif ini. Ia mencontohkan bahwa beberapa OPD seperti Dinas Perhubungan sudah mulai mengadopsi sistem pembayaran non-tunai.
“BRK Syariah telah berperan besar dalam mengakselerasi transformasi digital ini. Harapannya, inovasi ini bisa diperluas ke OPD lain agar pelaporan dan pendapatan daerah semakin optimal,” jelas Azmansyah.
Namun ia mengakui tantangan tetap ada, terutama pada aspek kesiapan teknologi dan keberanian OPD untuk berinovasi. “Masih ada keraguan terkait pertanggungjawaban digital. Maka dari itu, selain infrastruktur, pendekatan ke masyarakat juga sangat penting,” tambahnya.
Bank Indonesia pun memberikan dukungan penuh terhadap upaya elektronifikasi ini. Asisten Direktur BI Kepri, Husni Naparin, menuturkan bahwa indeks digitalisasi daerah di Kepri, termasuk Batam, terus menunjukkan tren positif.
“BRK Syariah telah menyiapkan kanal digital, tinggal bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat mengoptimalkannya. Edukasi ke sekolah hingga perguruan tinggi juga harus digencarkan,” kata Husni.
Menurutnya, sinergi antara Pemko Batam, BRK Syariah, dan BI sangat strategis dalam meningkatkan penerimaan daerah sekaligus efisiensi layanan publik. Ia optimis Batam memiliki potensi besar untuk menjadi yang terdepan dalam transformasi digital keuangan di Sumatra.
“Rakor ETPD kali ini adalah momentum penting untuk memperkuat arah kebijakan dan strategi digitalisasi keuangan daerah ke depan,” pungkasnya. (ADV)
