PEKANBARU — Upaya pemerintah dan perbankan daerah dalam memperkuat sektor ekonomi rakyat memang bukan perkara mudah. Namun, optimisme itu terajut kembali berkat kolaborasi antara Bank Riau Kepri (BRK) Syariah bersama Pemerintah Provinsi Riau.
Salah satunya dengan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP). Keduanya berupaya mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.
Ini adalah misi nasional lewat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenop UKM) RI. Lalu ditularkan ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau, yang berlangsung di Ballroom Lt. 4 Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, menjelang akhir Oktober lalu.
Acara ini menjadi penting karena ada 500 UMKM di Riau dari berbagai sektor usaha dilibatkan. Mereka tak hanya menjadi bagian penting dalam program ini, tapi menjadi pelaku dalam akad massal dan berkesempatan berdialog dengan pemerintah dan lembaga keuangan, terkait kebijakan pembiayaan.
Pemprov Riau Riau menegaskan program KUR ini bukan hanya skema pinjaman biasa, melainkan instrumen keadilan ekonomi. Oleh Sebab itu, penting adanya pemerataan akses modal agar pelaku usaha kecil di pelosok Riau dapat ikut tumbuh dan berkembang.
Pemerintah ingin memastikan setiap pelaku usaha kecil di Riau memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. KUR adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk rakyat.
“BRK Syariah akan terus memberikan dukungan kepada pelaku UMKM, tidak hanya lewat pembiayaan sesuai prinsip syariah, tetapi juga melalui pendampingan dan literasi keuangan agar mereka dapat naik kelas,” kata Plt. Direktur Utama BRK Syariah, Helwin Yunus, dalam kesempatan itu.
Program KUR Syariah yang dijalankan BRK menawarkan pola pembiayaan dengan margin kompetitif, fleksibel, dan sesuai prinsip syariah. Hal ini menjadi solusi bagi pelaku usaha yang ingin terhindar dari praktik riba, tetapi tetap memperoleh akses modal kerja.
Selain itu, peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) juga menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak dengan pembiayaan berbasis syariah.
KPP diharapkan dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru di sektor konstruksi, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.
Dukungan lembaga seperti OJK Riau dan Bank Indonesia juga memperkuat keyakinan bahwa sistem keuangan di Riau semakin inklusif. Deputi Direktur OJK Riau, Elvira Azwan, menyebut kegiatan ini sebagai bentuk sinergi nyata antar-lembaga dalam memperluas akses keuangan rakyat.
BRK Syariah sebagai bank pembangunan daerah yang telah bertransformasi menjadi bank syariah penuh sejak 2022, terus menunjukkan kinerja positif melalui program inklusi keuangan dan pembiayaan sektor produktif.
Dalam dua tahun terakhir, BRK Syariah berhasil meningkatkan penyaluran pembiayaan UMKM hingga double digit, sekaligus memperluas jangkauan layanan digital berbasis syariah di seluruh Riau dan Kepulauan Riau.
Transformasi ini juga mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi syariah di Riau, mulai dari pembiayaan halal, pengelolaan zakat, hingga dukungan terhadap industri kreatif berbasis nilai-nilai Islam.
Acara akad massal ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga pengawas keuangan dalam membangun ekonomi rakyat yang inklusif dan berkeadilan.
Ke depan, BRK Syariah berkomitmen memperluas akses pembiayaan syariah hingga ke kabupaten dan kota di Riau, dengan fokus pada sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif lokal.
Melalui langkah ini, BRK Syariah tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga mitra strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Bagi pemerintah, ini adalah upaya untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui berbagai program pembiayaan produktif, mengingat akad massal ini menjangkau 800 ribu debitur di seluruh Indonesia, dengan total plafon penyaluran mencapai Rp40 triliun.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah berkomitmen penuh menghadirkan solusi nyata bagi rakyat kecil. “Bapak Ibu adalah pahlawan ekonomi kita. Para UMKM, entrepreneurs, penerima KUR dan KPP. Atas kepercayaan Bapak Presiden, saya hadir untuk menyaksikan langsung semangat luar biasa ini,” ujarnya.
Program KUR telah memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Hingga 17 Oktober 2025, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp217,20 triliun atau 76,86% dari target tahun ini, menjangkau 3,69 juta debitur. Tingkat kredit bermasalah pun sangat terjaga, yakni 2,28%, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 4,55%.
Dari total penerima KUR, sebanyak 926.742 debitur telah naik kelas, menandakan keberhasilan program ini dalam mengubah usaha kecil menjadi lebih produktif. Bahkan, setiap satu penerima KUR diyakini mampu membuka rata-rata empat lapangan kerja baru, berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja nasional hingga 19,8 juta orang per tahun.
Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada sektor pangan dan perikanan. Sejalan dengan Asta Cita ke-2 Presiden Prabowo Subianto tentang kemandirian bangsa, sebesar Rp85,76 triliun atau 39,49% dari realisasi KUR nasional disalurkan ke sektor pertanian dan perikanan. Hingga kini, 162.736 petani dan nelayan telah menerima pembiayaan senilai Rp8,33 triliun.
Selain KUR, pemerintah menyiapkan ekosistem pembiayaan produktif dengan plafon total mencapai Rp300,77 triliun pada 2025. Angka ini mencakup KUR Rp282,57 triliun, Kredit Alat dan Mesin Pertanian Rp199,42 miliar, Kredit Industri Padat Karya Rp754 miliar, dan Kredit Program Perumahan (KPP) Rp17,25 triliun. Program perumahan ini ditargetkan mendukung pembangunan tiga juta rumah per tahun dengan nilai penyaluran mencapai Rp130 triliun.
Momentum akad massal ini juga menjadi simbol satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menandai transformasi nyata visi pemerintahan dalam Paket Ekonomi 2025. Program ini mencakup 17 inisiatif strategis dan 13 kebijakan prioritas, termasuk industrialisasi padat karya dan pembangunan perumahan rakyat.
Pelaksanaan program ini merupakan hasil kolaborasi multipihak antara Kemenkop UKM, perbankan nasional, lembaga penjamin, dan pemerintah daerah. Beberapa di antaranya meliputi BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bank Syariah Indonesia, BPD Jawa Timur, Jamkrindo, dan Askrindo.
Menko Airlangga menutup dengan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. “Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha, kita optimistis ekonomi rakyat akan semakin tangguh dan mandiri,” tuturnya.***
