Ketegangan geopolitik di wilayah Arktik memasuki babak baru setelah Pemerintah Denmark mengerahkan pasukan dan peralatan militer ke Greenland, wilayah semi-otonom yang secara politik masih berada dalam Kerajaan Denmark. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap klaim dan tekanan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang kembali menyatakan ambisinya untuk membawa Greenland di bawah kendali AS, meskipun mendapat penolakan tegas dari pihak Denmark dan Greenland sendiri.
Pasukan pendahulu serta peralatan militer Denmark telah tiba di Greenland untuk memperkuat kedaulatan wilayah tersebut. Kehadiran ini dimaksudkan untuk menyiapkan infrastruktur dan logistik yang memadai jika diperlukan pengerahan pasukan yang lebih besar dari Denmark atau aliansi NATO.
Selain itu, sejumlah sekutu Eropa Denmark—termasuk Jerman, Swedia, Norwegia, dan negara lain di NATO—telah sepakat mengirim kontingen militer atau pasukan pengintai sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat keamanan di kawasan Arktik. Jerman, misalnya, mengonfirmasi akan mengirim 13 tentara dalam misi pengintaian di Greenland di bawah koordinasi permintaan Denmark.
Di Washington, pertemuan tingkat tinggi antara pejabat AS, Denmark, dan pemerintahan Greenland berakhir tanpa perubahan posisi signifikan. Presiden Trump menegaskan lagi bahwa AS “membutuhkan Greenland” demi keamanan nasional dan menilai Denmark tidak mampu sepenuhnya menjamin perlindungan wilayah itu dari potensi pengaruh Rusia atau China.
Namun, Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menekankan bahwa usulan akuisisi tersebut tidak dapat diterima dan menegaskan komitmen Denmark terhadap kedaulatan wilayahnya. Rasmussen menyebut gagasan pengambilalihan sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan perselisihan fundamental yang belum terselesaikan.
Greenland sendiri menyatakan bahwa mereka akan memilih tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark dan NATO, sambil menolak segala upaya perubahan status politik dengan paksa. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh para pemimpin Greenland dalam berbagai kesempatan diplomatik baru-baru ini.
Menanggapi eskalasi ini, NATO dan sekutu Eropa menyatakan komitmennya untuk memperkuat pertahanan Arktik tanpa mengorbankan kedaulatan Denmark atas Greenland. NATO sendiri sedang membahas langkah strategis untuk meningkatkan keamanan di kawasan tersebut, termasuk kemungkinan misi baru yang lebih formal di Arktik.
Sementara itu, beberapa pemimpin Eropa mengingatkan bahwa aksi militer sepihak yang dilakukan oleh satu anggota NATO terhadap wilayah negara lain bisa merusak solidaritas aliansi dan menimbulkan dampak serius bagi keamanan kolektif di masa depan.
Greenland menjadi perhatian global bukan tanpa alasan. Pulau ini memiliki posisi strategis di Utara, kaya akan sumber daya mineral, serta menjadi titik penting bagi pertahanan dan pengawasan militer di kawasan Arktik. Amerika Serikat juga telah memiliki keberadaan militer di sana melalui Pituffik Space Base, sebuah fasilitas yang digunakan untuk pengawasan rudal dan operasi Space Force, meskipun kehadiran pasukan AS saat ini jauh lebih kecil dibanding masa Perang Dingin.
Krisis ini membuka babak baru dalam hubungan transatlantik dan aliansi NATO. Upaya pengambilalihan Greenland oleh AS, jika dilanjutkan dengan cara paksa, dipandang oleh analis internasional sebagai tindakan yang berpotensi merusak kerjasama strategis antara Amerika dan rekan-rekannya di Eropa. Bahkan seorang komisioner Uni Eropa memperingatkan bahwa tindakan semacam itu bisa “mengakhiri NATO” jika dilakukan tanpa persetujuan kolektif anggota aliansi.
