Upaya mengakhiri konflik di Jalur Gaza kembali menghadapi jalan terjal. Israel menegaskan belum bersedia menarik pasukannya dari wilayah Gaza sebelum Hamas benar-benar menjalankan proses pelucutan senjata.
Sikap tersebut muncul setelah Hamas menyatakan telah menyetujui kesepakatan yang memuat sejumlah langkah menuju penghentian perang, termasuk perlucutan senjata dan penarikan pasukan Israel secara bertahap.
Namun, bagi Israel, urutannya tidak bisa dibalik. Tel Aviv menginginkan adanya bukti nyata bahwa Hamas telah melucuti persenjataannya sebelum penarikan pasukan dilakukan.
Israel Tak Mau Mundur dari Garis Kuning
Sumber politik Israel yang dikutip AFP pada Sabtu (1/8/2026) menyebut tidak akan ada penarikan pasukan Israel dari posisi mereka di sepanjang apa yang disebut sebagai Garis Kuning, kecuali Hamas melakukan pelucutan senjata secara serius.
Garis tersebut menjadi salah satu titik penting dalam pengaturan wilayah Gaza, dengan posisi pasukan Israel dan wilayah yang berada di bawah kendali Hamas dipisahkan oleh garis demarkasi tersebut.
Pernyataan itu sekaligus memperlihatkan bahwa isu keamanan masih menjadi persoalan paling sensitif dalam pembicaraan mengenai masa depan Gaza.
Israel tampaknya ingin memastikan bahwa penarikan pasukan tidak memberikan kesempatan bagi Hamas atau kelompok bersenjata lainnya untuk kembali membangun kemampuan militernya.
Di sisi lain, Hamas justru menempatkan penarikan pasukan Israel sebagai prasyarat sebelum mereka mengambil langkah menuju pelucutan senjata. Perbedaan urutan inilah yang berpotensi kembali menghambat implementasi kesepakatan.
Hamas Klaim Sudah Memberi Konsesi
Pada Jumat (31/7/2026), Hamas mengonfirmasi persetujuannya terhadap sebuah kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Israel.
Kesepakatan tersebut mencakup proses pelucutan senjata Hamas serta penarikan pasukan Israel dari Gaza secara bertahap. Pengumuman itu datang setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan mengenai “perlucutan senjata total” Hamas.
Hamas menyatakan proses penyimpanan senjata akan diawasi oleh sebuah komite yang dibentuk oleh Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang berkaitan dengan rencana pengelolaan Gaza.
Kelompok tersebut juga meminta mediator dan Dewan Perdamaian memastikan Israel menjalankan kewajibannya, terutama terkait penarikan pasukan dari wilayah Gaza.
Anggota tim negosiasi Hamas, Ghazi Hamad, menyebut keputusan kelompoknya sebagai sebuah konsesi yang diambil dengan mempertimbangkan kondisi warga Gaza.
Menurutnya, langkah tersebut dimaksudkan untuk mengurangi penderitaan masyarakat Gaza akibat perang, termasuk ancaman kematian dan pengungsian.
Namun Hamas memberikan catatan penting: pelucutan senjata tidak akan dimulai begitu saja apabila Israel belum memenuhi bagian-bagian kesepakatan yang menjadi kewajibannya.
Siapa yang Harus Bergerak Lebih Dulu?
Inilah titik paling rumit dalam negosiasi.
Israel pada dasarnya mengatakan Hamas harus melucuti senjata lebih dahulu sebelum pasukan Israel mundur. Sementara Hamas menegaskan Israel harus memenuhi kewajibannya, termasuk menarik pasukan, sebelum proses pelucutan senjata dijalankan.
Dengan demikian, kedua pihak sama-sama menempatkan tindakan lawannya sebagai jaminan utama.
Persoalan tersebut bukan sekadar mengenai senjata. Pelucutan senjata berkaitan erat dengan siapa yang akan memegang kendali keamanan Gaza, bagaimana pemerintahan baru dibentuk, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap rekonstruksi wilayah tersebut.
Hamas menyatakan Israel tidak akan dilibatkan langsung dalam proses pelucutan senjata. Tugas itu, menurut Hamas, akan dijalankan oleh Komite Nasional untuk Administrasi Gaza atau NCAG.
Masa Depan Gaza Masih Penuh Tanda Tanya
Pelucutan senjata Hamas telah menjadi salah satu hambatan utama dalam perkembangan kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025.
Rencana yang dibicarakan tidak hanya menyangkut penghentian pertempuran, tetapi juga masa depan pemerintahan dan keamanan Gaza setelah perang.
Dalam perkembangan terbaru, sejumlah laporan internasional menyebut rencana perdamaian mengarah pada proses pelucutan senjata secara bertahap dan terverifikasi, yang kemudian diikuti penarikan pasukan Israel serta pembentukan mekanisme keamanan dan pemerintahan transisi.
Masalahnya, Israel masih mempertahankan posisi bahwa penarikan pasukan tidak dapat dilakukan tanpa adanya kepastian mengenai pelucutan senjata Hamas.
Sementara itu, Hamas menginginkan adanya jaminan bahwa penarikan pasukan Israel dan proses rekonstruksi Gaza benar-benar berjalan sebelum kelompok tersebut menyerahkan persenjataannya.
Kondisi ini membuat kesepakatan yang di atas kertas terlihat sebagai jalan menuju perdamaian masih menghadapi ujian berat dalam pelaksanaannya.
Bola kini berada di meja perundingan: apakah Israel dan Hamas dapat menyepakati mekanisme yang memungkinkan pelucutan senjata dan penarikan pasukan berjalan secara bersamaan, atau justru perbedaan mengenai siapa yang harus bertindak lebih dulu kembali membuat proses perdamaian Gaza tersendat.
Perkembangan ini menjadi salah satu isu penting yang akan menentukan apakah kesepakatan tersebut benar-benar mampu membawa Gaza menuju fase pascaperang atau kembali terjebak dalam kebuntuan.
