Pemerintah memastikan bahwa hengkangnya perusahaan asal Korea Selatan, LG, dari proyek baterai kendaraan listrik (EV Battery) senilai US$9,8 miliar atau sekitar Rp164 triliun, bukan karena keputusan sepihak dari pihak asing.
Keputusan tersebut justru datang dari pemerintah Indonesia, yang meminta LG untuk mundur dari proyek strategis tersebut.
Ketua Tim Percepatan Proyek Strategis Nasional Rosan Roeslani menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah proses negosiasi antara LG dan pemerintah yang dinilai berjalan terlalu lama tanpa ada realisasi investasi konkret. Padahal, kesepakatan awal kerja sama dengan LG telah dilakukan sejak 2020.
“Selama ini dikira LG yang memutuskan keluar, padahal sebenarnya kami yang memutuskan. Surat resmi dari Kementerian ESDM dikirim ke LG pada 31 Januari 2025,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir dari Detik, Kamis, 24 April 2025.
Dia menegaskan bahwa negosiasi yang memakan waktu hingga lima tahun dianggap tidak produktif. Pemerintah, lanjut Rosan, menginginkan proses investasi yang cepat dan memberikan hasil nyata bagi pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional.
“Negosiasinya terlalu panjang, sudah lima tahun belum juga ada kejelasan realisasi. Maka, surat itu diterbitkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan disampaikan langsung ke LG Chem dan LG Energy Solution,” jelas Rosan.
Sebagai pengganti LG, pemerintah kini membuka pintu bagi perusahaan asal Tiongkok, Huayou, yang sejak akhir 2024 telah menyatakan minat untuk masuk ke proyek baterai listrik di Indonesia. “Huayou sudah menyatakan minat, dan mereka memiliki teknologi yang dibutuhkan. Jadi posisi LG akan diisi oleh Huayou,” ungkap Rosan.
Masuknya Huayou diharapkan dapat mempercepat pembangunan industri baterai kendaraan listrik di Tanah Air, sejalan dengan target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok kendaraan listrik global.***
