Badan Gizi Nasional (BGN) diminta untuk memperketat pengawasan agar ke depan kasus keracunan massal di Program Makan Bergizi Gratis — seperti di Nusa Tenggara Timur — tidak terulang kembali.
Hal ini dipertegas oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 28 Juli 2025.
“Kita memperkirakan kejadian-kejadian seperti itu (keracunan) tidak terulang,” ujarnya.
Dasco menyebut, BGN kini telah memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap Program Makan Bergizi Gratis pemerintah.
Dia mengklaim sistem yang baru melibatkan petugas khusus di lapangan untuk memantau kualitas makanan, distribusi, dan pembayaran MBG kepada pihak penyedia.
Sebelumnya, insiden keracunan massal terjadi di dua wilayah di NTT, yakni di Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Sebanyak 215 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan dari program MBG.
Rinciannya, 140 siswa berasal dari SMPN 8 Kupang, sementara 75 lainnya berasal dari tiga sekolah di Sumba Barat Daya.
Para siswa mengalami berbagai gejala, mulai dari mual, muntah, diare, pusing, hingga gatal-gatal. Sebagian di antaranya bahkan harus mendapat perawatan medis di rumah sakit setempat.
Kasus ini mendapat sorotan luas, termasuk dari Komisi IX DPR RI yang mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kelalaian penyedia makanan dalam program MBG tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang ditargetkan menjangkau 20 juta penerima sebelum 17 Agustus 2025.
Namun, insiden seperti ini dinilai dapat mengganggu pencapaian target serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.***
