Meningkatnya jumlah penduduk menjadi alasan utama pemerintah impor beras. Kondisi itu pula, menurut Presiden Joko Widodo, yang membuat Indonesia kesulitan untuk mencapai swasembada pangan, terlebih produksi beras belum dapat memenuhi kebutuhan setiap tahun.
“Kita ingin tidak impor beras lagi, tapi produksinya belum mencukupi karena setiap tahun kita bertambah yang harus diberikan makan,” katanya.
Jokowi menggarisbawahi kebutuhan pangan—khususnya beras—yang terus meningkat seiring dengan kelahiran 4 juta hingga 4,5 juta bayi baru setiap tahun. “Semua butuh makan, butuh beras,” tuturnya.
Meskipun demikian, Jokowi memberikan apresiasi terhadap peningkatan produksi jagung yang berhasil mengurangi ketergantungan pada impor.
Produksi jagung meningkat dari 3,7 juta ton pada tahun 2015 menjadi 800 ribu ton saat ini.
Presiden berharap petani terus meningkatkan produksi beras, dengan menargetkan Jawa Timur sebagai provinsi kedua terbesar dalam produksi beras di Indonesia.
Dengan begitu, surplus beras dapat dijadikan cadangan strategis pemerintah dan bahkan diekspor ke negara lain yang membutuhkan.
“Kita harus berproduksi, jika berlebih, dipakai sebagai cadangan strategis bagi pemerintah. Kalau negara lain butuh, gak apa-apa, tapi harganya mahal,” tambah Jokowi.
Dalam konteks ini, Jokowi juga menekankan pentingnya pemantauan kondisi lapangan terkait distribusi pupuk, memastikan kelancaran produksi padi dan beras di tingkat petani.
Upaya ini menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor beras.***
